25 Mei 2011

Permasalahan Banjir di DKI Jakarta



Banjir merupakan peristiwa yang akrab bagi kota-kota di Pantai Utara Jawa termasuk kota Jakarta.  Jakarta yang dibangun oleh Jan Pieters Z. Coen di awal abad ke 17 dengan konsep kota air (waterfront city) merupakan kota yang sangat akrab dengan permasalahan banjir sejak wal pendiriannya.

Pada waktu didirikan di tahun 1619 pada lokasi kota pelabuhan Sunda Kelapa, Batavia dirancang dengan kanal-kanal seperti kota Amsterdam dan kota-kota lain di Belanda. Secara historis semenanjung dan Teluk Jakarta memang rawan banjir akibat peningkatan debit air sungai-sungai Cisadane, Angke, Ciliwung dan Bekasi pada musim hujan. Tetapi saat itu desain ini gagal diterapkan karena tingginya sedimentasi dan rendahnya pemeliharaan saluran dan kanal. 

Berbagai faktor penyebab memburuknya kondisi banjir Jakarta saat itu ialah pertumbuhan permukiman yang tak terkendali disepanjang bantaran sungai, sedimentasi berat serta tidak berfungsinya kanal-kanal dan sistem drainase yang memadai. Hal ini mengakibatkan Jakarta terutama di bantaran sungai menjadi sangat rentan terhadap banjir. Berdasarkan dokumentasi, Kota Jakarta dilanda banjir besar pada tahun 1621, 1654, dan 1918. Selanjutnya banjir besar juga terjadi pada tahun 1976, 1996, 2002, dan 2007. 

Banjir Jakarta pada tahun 1996 terjadi pada seluruh penjuru kota serta menjadi tragedi nasional yang menjadi pusat perhatian. Pada tahun 2002 dan 2007, banjir kembali melanda Jakarta dan sekitarnya dengan dampak yang lebih luas dan parah. 

Banjir besar Jakarta tahun 1997 rupanya bukan hanya menciptakan tragedi nasional yang tetapi juga menarik perhatian seluruh dunia. Banjir tersebut dilaporkan menggenangi 4 Kelurahan, 745 rumah, serta mengakibatkan 2.640 orang harus mengungsi. Banjir tsb dilaporkan mencapai rata – rata tinggi 80 cm. Pada Tahun 2002 dan 2007 dilaporkan Banjir Jakarta memburuk dengan penambahan luas genangan banjir dan dampak keuangan yang lebih besar. Banjir besar tahun 2002 dilaporkan menggenangi Jakarta, Tangerang dan Bekasi. Banjir tsb dilaporkan membunuh 2 orang dan 40.000 orang pengungsi. Sementara banjir pada 2 – 4 Februari 2007 mempengaruhi 60% dari wilayah Jakarta, yang menyebabkan Jakarta di bawah tanda merah panggung dan menggusur 150.000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dampak banjir memburuk setiap tahun karena faktor-faktor internal dan eksternal.


Penyebab banjir di DKI Jakarta, secara umum terjadi karena dua faktor utama yakni faktor alam dan faktor manusia. Penyebab banjir dari faktor alam antara lain karena lebih dari 40% kawasan di DKI Jakarta berada di bawah muka air laut pasang.  Sehingga Jakarta Utara akan menjadi sangat rentan terhadap banjir saat ini.
Selain itu secara umum topografi wilayah DKI Jakarta yang relatif datar dan 40% wilayah DKI Jakarta berada di dataran banjir Kali Angke, Pesanggrahan, Ciliwung, Cipinang, Sunter, dll. Sungai – sungai ini relatif juga terletak di atas ketinggian kawasan sekitarnya. Karena fungsi sungai – sungai ini tadinya merupakan saluran irigasi pertanian. Sedangkan kondisi saat ini kebanyakan lahan pertanian diubah menjadi perumahan dan lain – lain. Akibatnya  air secara otomatis berkumpul di kawasan cekungan di Jakarta Utara. 

Pandangan Ahli dari Rotterdam Jadi Masukan Berharga Memang kunjungan Wali Kota Rotterdam, Belanda, Ahmed Aboutaleb ke Jakarta merupakan kesempatan emas bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk belajar mengatasi masalah banjir di Ibu Kota. Pandangan ahli managemen air dari Rotterdam dapat menjadi pendapat kedua mengenai strategi dan kebijakan managemen air di Jakarta. Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb berada di Jakarta sejak Sabtu (5/2). Penandatangan MoA ini merupakan kelanjutan dari kerja sama kota kembar antara Jakarta dan Rotterdam periode 2008-2010. Kota Jakarta tengah menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya banjir. Empat puluh persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut dan dikelilingi 13 sungai, ditambah dengan adanya penurunan permukaan tanah “Terus terang, yang disayangkan dari orang kita adalah mereka sukanya membuat ide-ide yang besar tapi nantinya berhenti di tengah jalan. DKI Jakarta tidak hanya menerima informasi tersebut sebagai masukan dari pemerintah Rotterdam, namun juga menindaklanjutinya. , Pemda tidak bisa mengadopsi ilmu yang diberikan oleh Pemerintah Rotterdam secara keseluruhan, tapi harus dipilah-pilah karena banyak perbedaan antara Jakarta dan Rotterdam. “Dari segi penduduk saja Rotterdam kalah jauh dengan Jakarta. Yang lebih utama Rotterdam sudah memunyai sistem yang mantang dalam mengatasi banjir, sedangkan kita sudah sering gagal dalam mengatasi banjir.

Di jakarta bagian utara setiap tahun permukaan Tanah turun 12 cm per tahun dan air laut naik 0,5 cm per tahunnya. Setiap musim hujan badai air laut itu mengikis bibir pantai, air laut masuk hingga ratusan meter jika dibiarkan mungkin bisa masuk kedaerah pusat ibukota, Sebenarnya apa yang ada dibenak pemerintah dan apa ideology mereka dalam membangun Jakarta, mereka hanya mementingkan kekuasaan saja. Dan Fakta yang terjadi pemerintah sendiri saja, membiarkan area kawasan daerah serap banjir di pluit saja dibangun kawasan rumah elit dan dibangun mall-mall. Sungguh miris pemerintahan DKI Jakarta ini seakan-akan pemerintah hanya menganngap hal kecil saja.  Warga DKI Jakarta kurang kesadaran dalam kebersihan lingkungan masalah dalam membuang sampah, banyak warga Jakarta membuang sampah dibantaran sungai dan memperkecil  sungai yang ada diJakarta membangun rumah bantaran sungai, seperti sungai ciliwung daerah jatinegara dan Kp. Melayu.

Karena dalam  Permasalahan banjir kita menyadari bahwa banjir dapat mengakibatkan terhambatnya kehidupan masyarakat seperti perekonomian dan kemacetan serta bencana bagi masyarakat – masyarakat di sekitar, serta menghambat aktifitas masyrakar dan merusak prasarana yang ada. 

Ada rencana pemerintah untuk meneruskan proyek Banjir Kanal Timur yang nilainya mencapai Rp 17 trilyun lebih. Padahal harusnya pemerintah menempuh cara yang lebih efektif dan efisien seperti normalisasi kali yang ada di Jakarta hingga lebih lebar dan lebih dalam hingga mampu menampung air hujan.

Berulangkali banjir melanda Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso berdalih itu karena 40% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Artinya karena rendah, maka air laut masuk dan menggenangi wilayah tersebut. Tapi dari Peta Banjir Jakarta yang dimuat di Tempo, hal itu tidak benar. Struktur tanah di Jakarta makin ke selatan (ke arah Bogor) permukaan tanah makin tinggi. Makin ke utara (ke arah laut) makin rendah. Buktinya dalam air kali Ciliwung mengalir ke laut (kebawah). Harusnya wilayah Tanjung Priok yang berbatasan pantai yang terendam paling parah. 

Kenyataannya justru banjir di Tanjung Priok hanya 30-60 cm. Sementara di Jatinegara yang permukaan tanahnya lebih tinggi dari Tanjung Priok banjir justru mencapai 300 cm. 

Banjir di wilayah Jatinegara dan Cawang terjadi karena pintu air Manggarai yang mengalir ke jalan Sudirman dan Istana ditutup sehingga jadi semacam bendungan. Air yang tertahan bendungan inilah yang membanjiri Jatinegara dan Cawang. Karena itu begitu pintu air dibuka dan jalan Sudirman dan Istana terendam air, dalam 1 hari banjir di Jatinegara dan Cawang surut. Padahal jika tidak dibuka banjir tetap bertahan hingga 2 minggu. Bukti lain, pada Banjir November 2007 di Kampung Melayu, ternyata ketika saya melewati jembatan yang melintasi kali Ciliwung di Jalan Pangeran Diponegoro airnya dangkal sehingga sebagian dasarnya menyembul terlihat. Ini bukti bahwa air tertahan (entah sengaja/tidak) di Pintu Air Manggarai. Oleh karena itu guna mencegah banjir, khususnya dari luberan kali Ciliwung di daerah Kalibata, Cawang, dan Kampung Melayu hendaknya pemerintah memperhatikan pengaturan pintu air di Manggarai. Usahakan agar air banjir mengalir terus ke laut. Tidak ditahan oleh petugas pintu air di situ.Usaha lain adalah dengan memperdalam kali Ciliwung dengan memakai kapal keruk mulai dari muaranya di Jakarta Utara untuk secara perlahan masuk ke wilayah hulu. Dengan cara ini maka daya tampung kali Ciliwung bisa bertambah dan luas luberan/banjir bisa dikurangi.
Cara ini jauh lebih murah ketimbang Mega Proyek Banjir Kanal Timur dan Barat yang bisa menelan biaya belasan trilyun rupiah. Selain itu dengan kali Ciliwung yang lebih lebar dan lebih dalam (lebar 23 meter dan dalam 7 meter) maka Kali Ciliwung bisa jadi "jalan baru" bagi transportasi warga Jakarta. Ini bisa mengurangi kemacetan di Jakarta tanpa harus mengeluarkan uang trilyunan lagi untuk proyek Monorail. 

Kedepan juga perlu diperhatikan untuk memperluas daerah resapan air. Bukan hanya membuat sumur resapan atau mengganti halaman semen dengan paving block, tapi juga mempertimbangkan penggunaan rumah panggung di wilayah ibu kota. Ketika kecil di Kalimantan Selatan, saya biasa tinggal di rumah panggung. Di bawah rumah ada lumpur. Jika kita lempar pancing ke bawah rumah, kita bisa mendapat ikan. Rumah panggung seperti ini bisa memperluas daerah resapan air. Saya lihat di wilayah Jakarta Selatan ada juga rumah besar yang memakai sistem rumah panggung di mana ikan-ikan bisa hidup di bawahnya. 

Sebagaimana umumnya kota megapolitan, kota yang berpenduduk diatas 10 juta, Jakarta memiliki masalah stress, kriminalitas, dan kemiskinan. Penyimpangan peruntukan lahan dan privatisasi lahan telah menghabiskan persediaan taman kota sehingga menambah tingkat stress warga Jakarta. Kemacetan lalu lintas, menurunnya interaksi sosial karena gaya hidup individualistik juga menjadi penyebab stress. Tata ruang kota yang tidak partisipatif dan tidak humanis menyisakan ruang-ruang sisa yang mengundang tindak laku kriminal. Penggusuran kampung miskin dan penggusuran lahan usaha informal oleh pemerintah DKI adalah penyebab aktif kemiskinan di DKI. 


Apa yang diharapakan masyarakat DKI yaitu Percepatan penyelesaian megaproyek BKT yang pembuatan kanal diharapkan mencapai pantai Jakarta Utara pada akhir tahun 2009. Yang dimana Proyek ini dibiayai bersama oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta, serta diperkirakan mampu mengurangi secara signifikan tingkat “luapan dan genangan” banjir yang bersumber dari kali ciliwung dan sekitarnya. Namun pada kenyataanya proyek tersebut belum optimal dalam mengatasi banjir dijakarta Kegiatan besar lainnya adalah “pengerukan kali” yang biayanya sangat besar dan bersumber dari pinjaman luar negeri. Bersamaan dengan itu, juga ditingkatkan gerakan kebersihan lingkungan, normalisasi fungsi sungai, waduk dan situ, integrasi sistem drainase, penghijauan lingkungan, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori.serta peran dari kesadaran warga Jakarta sendiri umumnya untuk Jakarta yang lebih baik lgi tanpa ada banjir. 

Dalam masalah apa yang ada sekarang ini masyarakat Jakarta dihadapkan pada kenyataan yang pelik,dimana sebagai ibukota Negara,Jakarta masih banyak menyimpan sejuta masalah.kritik pun menghujam deras dari berbagai kalangan terhadap baik kepada pemerintahan sampai kebiasaan masyarakat Jakarta sendiri yang sering buang sampah sembarangan.nnamun kini masyarakat Jakarta dapat terlihat dengan teori yang dinamakan khalayak batu.yang dimana masyarakt sebelumnya diam tak berdaya melawan kritikan kini tersadar dengan memulai sesuatu yang baru yakni dengan tingkat kesadaran yang mulai tumbuh. Dengan hujatan sejuta kritik pun Pemerintah Gubernur DKI Jakarta tetap saja masih berdalih dan dihiraukan pemerintah sendiri bahwa itu hanya hal sepele. Masyarakat sendiri sudah geram melohat kejadian-kejadian masalah banjir yang tidak ada habisnya, sudah berkali-kali masyarakat DKI Jakarta sudah unjuk rasa untuk menanggulangi masalah banjir tersebut. 

Sejarahnya ada gubernur yang diturunkan di tengah masa jabatan. Penduduk Indonesia rata-rata masih bisa memaklumi kesalahan-kesalahan gubernur dan sabar menanti sampai pilkada berikutnya. Namun yang paling mengenai adalah Jakarta membutuhkan pola penanganan yang baru. 

Langkah-langkah yang dijalankan oleh Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak ada yang populer, bahkan lebih banyak mengundang polemik. Para pengamat dan juga masyarakat menilai, lebih banyak minusnya dari pada plusnya. Sejak menjabat sebagai Gubernur, boleh dikatakan tidak ada peningkatan, bahkan menurun drastis. Kalau diibaratkan rapor, mungkin angkanya lebih banyak merah. Terlebih lagi jika kita melihat apa yang terjadi sepanjang tahun 2010. 

Padahal cuaca sekarang ini sangat tidak kompromi. Jakarta sudah berpuluh tahun bergelut dengan masalah banjir, tetapi tidak pernah ada solusi yang berarti. Jauh-jauh hari BMKG telah memperingatkan adanya perubahan cuaca secara ekstrim, tetapi Pemda DKI tidak berusaha mengantisipasi secara maksimal.


Lucunya, dengan meningkatnya intensitas banjir di DKI Jakarta, Gubernur Fauzi Bowo menyalahkan cuaca ekstrim. Memang Global Warming terjadi dimana-mana, tetapi selayaknya sebagai pemimpin yang cerdas, tentu selayaknya sudah tahu dan mencari cara mengatasinya. Bukan berakting seperti masyarakat biasa yang tidak tahu apa-apa. Ironisnya, pembangunan mal-mal dan gedung-gedung tinggi masih berlangsung hingga sekarang, yang membuat wilayah resapan air semakin menghilang. 

Apa yang ada pada teori diatas dapat ditarik suatu kesimpulan yang dimana.masyarakat Jakarta sebenarnya sangat rentan terhadap isu-isu yang ada,yang mana suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat kini menjadi suatu titik balik dalam menghadapi suatu permasalahan bersama (banjir). Tetapi pemerintah sendiri menganggap hanya hal kecil saja, seperti fauzi bowo mengatakan itu hanya genangan air biasa. Jakarta sangat mengandalkan Banjir Kanal Timur. Saluran yang saat ini sedang dalam masa pembebasan lahan diprediksikan dapat menampung limpahan air dari lima sungai utama di Jakarta dan melindungi kawasan seluas 270 kilometer persegi. Banjir Kanal Timur akan melengkapi Banjir Kanal Barat untuk menampung air dari 40 persen wilayah Jakarta yang lebih rendah dari permukaan laut. Air itu akan dialirkan dengan cepat ke laut dengan menggunakan sistem polder dan pompa. 

Integrasi Tata Ruang dan Tata Air sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Jakarta untuk mengurangi dampak banjir setempat. Perencanaan Tata Ruang Komprehensif berbasis Ekologis sangat diperlukan terutama memperhatikan tata air di kota ini. Bagaimana perencanaan ini dapat dilakukan? Tentu saja harus melibatkan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.



Artikel Terkait:

0 komentar:

Berikan komentar dibawah ini...