22 Jun 2011

Reformasi Pendidikan Nasional

Banyak pihak berharap reformasi pendidikan akan mulai dicanangkan ketika Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di bawah kendali Prof. Dr. Muhammad Nuh (Pak Nuh). Harapan ini tentu tidak berlebihan mengingat track record yang sangat mentereng dan didukung jiwa reformis Pak Nuh, baik ketika menjadi Rektor ITS maupun Menkominfo.

Sebagai mantan pimpinan salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, Pak Nuh tentu sudah sangat memahami seluk beluk mengelola pendidikan yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Karena itu, ketika Pak Nuh dipilih menjadi Mendiknas dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, hampir tidak ada perdebatan di kalangan praktisi dan pemerhati pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa figur Pak Nuh
dianggap sangat layak dan dapat diterima komunitas pendidikan di negeri ini.

Tetapi, jujur harus diakui bahwa harapan banyak pihak agar terjadi reformasi bidang pendidikan ini tampaknya baru sebatas impian. Sebab, dalam prioritas program 100 hari menjabat Mendiknas, Pak Nuh telah melontarkan beberapa gagasan yang kontroversial. Misalnya, keinginan Pak Nuh untuk mengintegrasikan nilai Ujian Nasional (UN) dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). 

Sekilas gagasan ini memang baik karena bertujuan mengefektifkan cara masuk perguruan tinggi. Tetapi, Pak Nuh harus menghadapi penolakan para rektor PTN yang tergabung dalam forum rektor. Para rektor PTN belum dapat menjalankan program integrasi nilai UN sebagai tiket memasuki pendidikan tinggi. Alasan penolakan para rektor jelas berkaitan dengan integritas hasil UN. Menurut para rektor, jika UN
belum dilaksanakan secara jujur maka hasilnya pun layak diragukan. Ini berarti sesungguhnya kalangan perguruan tinggi pun sudah sangat memahami praktek ketidakjujuran akademik (academic dishonesty) dalam penyelenggaraan UN. Maka, hasil UN pun belum dapat digunakan sebagai barometer untuk mengukur kualitas peserta didik. Pertanyaannya, jika PTN sebagai mitra pemerintah saja meragukan kejujuran pelaksanaan UN maka untuk apa program ini tetap dilanjutkan?

Persoalan UN memang telah menjadi salah satu atensi Pak Nuh. Dalam banyak kesempatan Pak Nuh juga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan UN dengan sejumlah perbaikan dalam penyelenggaraannya. Bahkan ketika Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan agar pemerintah melakukan regulasi ulang penyelenggaraan UN, Pak Nuh tetap bersikukuh menyelenggarakan UN. Pak Nuh dan jajarannya bersikukuh bahwa MA tidak melarang pelaksanaan UN.

Pandangan ini sekilas memang benar, tetapi sesungguhnya kalau mau jujur publik pun dapat menyatakan bahwa dalam amar keputusan tersebut MA juga tidak mewajibkan penyelenggaraan UN. Maka, pertanyaannya adalah mengapa pemerintah masih gigih menyelenggarakan UN jika kenyataannya tidak pernah dijalankan secara jujur dan berkeadilan? Jika dikatakan bahwa pada tahun ini UN tetap diselenggarakan karena telah diputuskan dalam APBN 2010, maka beranikah Pak Nuh meninjau kembali penyelenggaraan UN untuk tahun-tahun berikutnya? Beberapa pertanyaan ini layak dijawab karena belum ada teori yang dapat menjelaskan keterkaitan UN dengan pembentukan karakter bangsa. Bukankah yang terpenting dari diselenggarakannya pendidikan adalah untuk membentuk karakter bangsa?

Jalan Tengah

Sebagian masyarakat sesungguhnya ada yang beranggapan bahwa UN tetap penting sebagai bagian dari sistem pendidikan. Menurut pandangan ini, UN dapat digunakan untuk menilai atau mengaudit secara eksternal penyelenggaran proses pembelajaran oleh satuan pendidikan. Yang dipersoalkan adalah ketika UN dijadikan sebagai standar kelulusan peserta didik. Dalam menanggapi persoalan ini pemerintah biasanya berdalih bahwa UN bukan satu-satunya standar kelulusan. Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal17 ayat 1, dikatakan bahwa ada empat persyaratan yang harus dipenuhi peserta didik untuk dinyatakan lulus.

Empat persyaratan yang dimaksud adalah 
(1) menyelesaikan seluruh program; 
(2) memperoleh minimal nilai baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan; 
(3) lulus ujian sekolah; dan
(4) lulus ujian nasional.

Alasan normatif pemerintah dengan berdasar pada peraturan pemerintah tersebut memang dapat dibenarkan. Tetapi, sejujurnya dengan ketentuan nilai minimal untuk mata-mata pelajaran yang di-UN-kan maka sekolah mulai menunjukkan gelagat tidak jujur. Buktinya, hampir tidak pernah ada kejadian dimana peserta didik yang dinyatakan lulus UN kemudian diputuskan tidak lulus gara-gara tidak memenuhi tiga
kriteria kelulusan yang lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa UN tetap menjadi segala-galanya. Maka, UN pun menjadi hantu yang menakutkan bagi peserta didik, guru, dan orang tua.

Anehnya, kelompok berkepentingan di luar lembaga pendidikan pun terkadang turut bermain sehingga menyebabkan praktik ketidakjujuran UN semakin meningkat. Misalnya, kelulusan UN seringkali dijadikan kepentingan politik oleh kepala daerah.

Bahkan kepala daerah pun memberi target pada kepala dinas pendidikan untuk menyukseskan UN. Indikator kesuksesan UN bagi kepala daerah adalah tingginya angka kelulusan. Akibatnya, kepala dinas pendidikan pun mewajibkan pada sekolah untuk juga menyukseskan UN. Tekanan kepala daerah dan kepala dinas pendidikan ini pun ditanggapi pihak sekolah dengan membentuk tim sukses UN. Berawal dari sini praktik ketidakjujuran penyelenggaran UN terjadi. Semua pihak menjadi turut berkepentingan menyukseskan UN tentu dengan segala cara.

Berkaitan dengan budaya tidak jujur tersebut jelas dibutuhkan terobosan dari Pak Nuh untuk mereformasi penyelenggaraan UN dengan beberapa langkah. Pertama, melibatkan lebih banyak pihak mulai sekolah, kepala daerah, perguruan tinggi, kepolisian, dan NGO, untuk mengawal penyelenggaraan UN agar berlangsung lebih jujur. Kedua, memberikan pembobotan yang jelas dari empat komponen yang
dijadikan penentuan kelulusan peserta didik seperti tertuang dalam peraturan pemerintah. Pemberian bobot ini juga terasa lebih adil karena ada perhitungan kuantitatif yang meliputi komponen-komponen yang dijadikan standar kelulusan.

Jadi, kelulusan peserta didik tidak hanya ditentukan hanya dalam beberapa hari penyelenggaraan UN. Ketiga, bahwa orientasi ujian dalam UN semestinya bukan hanya peserta didik melainkan juga satuan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar mengajar. Mekanisme ini salah satunya menuntut agar standar nilai minimal kelulusan harus dihapuskan. Ini berarti semua anak yang ikut ujian sepanjang terpenuhi syarat normatif dari empat komponen yang ditetapkan dapat dipastikan lulus. Yang membedakan adalah tingkatan (grade) lulusan dan mutu satuan pendidikan. Jika ini yang dijalankan maka baru benar pernyataan yang mengatakan bahwa UN berkaitan dengan pemetaan mutu pedidikan. Tugas
selanjutnya pemerintah adalah membina sekolah yang memiliki mutu rendah berdasarkan pelaksanaan hasil ujian.

Terus terang, untuk melakukan reformasi pendidikan dibutuhkan keberanian. Pertimbangan-pertimbangan di luar pendidikan pun seharusnya diabaikan. Sebab, selama ini publik terlanjur memahami bahwa hambatan utama para Mendiknas terdahulu untuk meregulasi pelaksanaan UN berkaitan dengan begitu banyak kepentingan di luar pendidikan. Misalnya, kepentingan proyek yang melibatkan uang milyaran rupiah dan kepentingan politik kekuasaan. Maka, dalam konteks ini diperlukan figur yang powerful dan tidak ABS (Asal Bapak Senang). Semoga Pak Nuh dapat merealisasikan harapan begitu banyak orang di negeri ini yang menginginkan agar pendidikan dikelola dengan cara yang profesional, berkeadilan, dan bermartabat. Bukankah Pak Nuh diminta oleh Pak SBY untuk membantu mewujudkan pendidikan yang berkarakter?.- Biyanto



Artikel Terkait:

0 komentar:

Berikan komentar dibawah ini...