3 Des 2012

Apa Manfaat Kebijakan Mobil Murah ber Emisi Carbon Rendah (LCE) ?

Nasib Astra-Toyota Agya dan Astra-Daihatsu Ayla yang akan dijual dengan kisaran harga Rp 100 juta, sampai sekarang belum pasti. Pasalnya, regulasi atau Keputusan Presiden - untuk mobil beremisi karbon rendah (LCEP) - belum juga muncul. Kendati demikian, KompasOtomotif berhasil mendapatkan bocorannya yang merupakan draf usulan dari Kementerian Perindustrian Nomor 262/M-IND/6/2012 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Agus Marto, tertanggal 27 Juni 2012. Pembahasan hal ini nantinya akan menjadi acuan utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeluarkan Keppres.

Teknologi

Menperin MS Hidayat mengusulkan, pengembangan kendaraan bermotor melalui teknologi emisi karbon rendah (low carbon emission) bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sekaligus menghemat konsumsi bahan bakar (BBM). Untuk mendorong industri otomotif menuju ke arah itu, harus diikuti dengan insentif pajak.

"Pembebasan atau pengurangan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hanya berlakuk untuk kendaraan bermotor beremisi karbon rendah," jelas MS Hidayat dalam surat itu. Menperin juga menjelaskan beberapa teknologi LCE, yaitu hibrida, listrik, sel bahan bakar (fuel cell) alias  hidrogen, mesin  bensin dan diesel dengan teknologi terkini, mesin dengan dua bahan bakar, yatu  gas (CNG atau LGC) dan bensin serta bahan bakar nabati (biofuel).

Syarat LCE

Kementerian perindustrian mewajibkan seluruh industri mengembangkan teknologi LCE untuk memenuhi empat persyaratan utama agar bisa menikmati insentif. 

Pertama, konsumsi bahan bakar rata-rata minimum 20 kpl untuk bensin dan diesel, gas-bensin dan bahan bakar nabati. 

Kedua, untuk kendaraan hibrida, sel bahan bakar atau hidrogen, listrik, BBG, wajib memenuhi konsumsi bahan bakar rata-rata 28 kpl. 

Ketiga, seluruh merek yang mengajukan ikut serta dalam program ini wajib punya fasilitas manufaktur di dalam negeri, minimal merakit kendaraan dan atau punya tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimum 40 persen dalam jangka maksimum 4 tahun.

Keempat, setiap kendaraan yang dibuat, emisi gas buangnya memenuhi standar Euro2, khususnya untuk mobil bahan bakar non-subsidi dan diesel dengan ambang batas gas karbondioksida 150 gram per km atau dikonversi sama dengan konsumsi BBM pada syarat sebelumnya.

Insentif

Selain pembebasan atau pengurangan PPnBM, Kemenperin juga mengusulkan insentif lain. Pertama, pembebasan bea masuk (impor duty) untuk impor mobil CBU LCE dan pengurangan PPnBM selama 18 bulan pertama. Bagi industri (merek) yang berkomitmen memproduksinya di dalam negeri, dapat memperpanjang fasilitas tesebut selama 6 bulan untuk pengembangan kendaraan LCE.

"Pertimbangannya, kendaraan bermotor LCE memerlukan waktu untuk diterima konsumen dan harus mendidik masyarakat. Sedangkan impor CBU tanpa komitmen manufaktur untuk membuatnya di dalam negeri, tetap dikenakan PPnBM secara penuh," tulis MS Hidayat.

Belum cukup, Kemenperin juga mengusulkan insentif lain berupa pembebasan bea masuk impor bahan baku dan bahan penolong serta komponen yang belum diproduksi di dalam negeri selama 8 tahun. Rentang waktu ini diberikan supaya industri bisa mengembangkan mobil LCE.

Ketua Umum GAIKINDO Sudirman Maman Rusdi mengatakan, sampai saat ini pelaku industri otomotif terus menunggu keputusan pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi yang pasti.

"Ayla dan Agya memang sudah diperkenalkan namun regulasinya belum jelas. Kami harapkan secepatnya peraturan ini bisa keluar," beber Sudirman yang juga menjabat Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor.
Usulan Insentif PPnBM Kendaraan Bermotor LCE dan Rakitan Dalam Negeri
No
Jenis/Tipe
Kendaraan
Kategori
(kapasitas mesin)
PPnBM
saat ini
Usulan PPnBM dengan Persyaratan Konsumsi BBM
Impor & Lokal Non Porgram
Rakitan Dalam Negeri
≥ 20 kpl
≥ 22 kpl
≥ 24 kpl
≥ 26 kpl
≥ 28 kpl
1
LCGC
MPV 4X2
CC ≥ 1.000 (B)
10%
10%
0%
0%
0%
0%
10%
1.001 < CC ≤ 1.200 (B)
10%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
2
Advanced Diesel/Petrol Engine, Dual Petrol-Gas Engine (konverter kit CNG/LGC), Biofuel Engine
SEDAN
1.201 < CC ≤ 1.500 (B/D)
30%
25%
20%
15%
10%
0%
30%
1500 < CC ≤ 3.000 (B) / 2.500 (D)
40%
30%
25%
15%
10%
0%
40%
CC > 3.000 (B) / 2.500 (D)
75%
60%
50%
40%
30%
20%
75%
MPV 4X2
1.201 < CC ≤ 1.500 (B/D)
10%
10%
10%
10%
10%
0%
10%
1500 < CC ≤ 2.500 (B/D)
20%
15%
10%
10%
10%
0%
20%
2.500 < CC ≤ 3.000 (B)
40%
30%
25%
15%
10%
0%
40%
CC > 3.000 (B) / 2.500 (D)
75%
60%
50%
40%
30%
20%
75%
SUV 4X4
1.201 < CC ≤ 1.500 (B/D)
30%
25%
20%
15%
10%
0%
30%
1500 < CC ≤ 3.000 (B) / 2.500 (D)
40%
30%
25%
15%
10%
0%
40%
CC > 3.000 (B) / 2.500 (D)
75%
60%
50%
40%
30%
20%
75%
Kabin Ganda
Semua Mesin Bobot (GVW) ≤ 5 Ton
20%
10%
10%
10%
10%
0%
20%

Sumber: Jakarta, Kompas Otomotif


Komentar:

Dari rencana kebijakan tersebut, terlihat bahwa pemerintah melalui Kementrian Perindustrian berencana untuk  dapat memberikan insentif, keringanan pajak dan kemudahan bagi industri otomotif merk asing dengan tujuan agar dapat menggenjot pertumbuhan pasar industri otomotif merk asing di Indonesia, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi akibat dari kebijakan tersebut.

Pencanangan program Low Emission memang harus menjadi prioritas, tetapi apakah langkah yang dilakukan tersebut sudah tepat ? Dengan jumlah kendaraan roda 4 saat ini yang sudah lebih dari 20juta dan kendaraan roda 2 lebih dari 60juta yang sudah berkeliaran di negara ini dengan emisi gas buang yang sangat besar (karena tanpa pengawasan), apakah dengan kebijakan tersebut akan memperbaiki kondisi emisi kendaraan secara nasional ?

Problem kemacetan yang sangat rumit penyelesaiannya saat ini sudah melanda ibukota dan kota-kota besar lain, apakah kebijakan tersebut akan memperbaiki situasi atau bahkan membuat situasi menjadi sangat lebih rumit lagi ?

Ditambah lagi dengan keadaan perekonomian nasional yang saat ini sangat carut marut serta banyaknya pemerintah dalam memberikan subsidi BBM, yang pada tahun 2012 ini juga subsidinya harus ditambah lagi, apakah kebijakan tersebut akan memperbaiki keadaan ?

Sementara secara ekonomi dengan adanya kebijakan tersebut maka kita akan kehilangan peluang (oportunity loss) dari penerimaan pajak karena harus membayar kebijakan itu dengan insentif ?

Beberapa hal yang perlu dicermati dari rencana kebijakan tersebut adalah:

  1. Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan ke penggunakan bahan bakar alternatif selain BBM, saat ini yang paling layak adalah mulai konversi ke BBG (baik CNG maupun LPG/LGV). Dari rencana kebijakan tersebut tampak sekali keberpihakan masih pada penggunaan BBM, karena untuk kendaraan berbahan bakar minyak (bensin dan solar) syarat minimumnya adalah 20 Kpl, sementara untuk kendaraan hibrida, sel bahan bakar atau hidrogen, listrik, BBG, wajib memenuhi konsumsi bahan bakar rata-rata 28 kpl.
  2. Kalau memang akan mengacu pada standar Euro, LCE seharusnya harus memenuhi standar Euro4, karena standar uji emisi yang berlaku pada saat ini adalah Euro2, lalu apa bedanya antara LCE dan kendaraan biasa jika masih menggunakan standar Euro2 ?

Perlu digaris bawahi bahwa kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dan program mengatasi kemacetan bertolak belakang dengan program LCE tersebut . Satu disisi dibatasi, sementara disisi yang lain dibuka keran sebesar-besarnya.

Kebijakan LCE dalam upaya mengurangi Emisi karbon  melalui kebijakan LCE tersebut bukan lah satu2nya jalan keluar yang tepat. Populasi kendaraan saat ini yang mengeluarkan emisi karbon besar sangat banyak, seharusnya pemerintah mencanangkan dan menseriusi program konversi BBM ke BBG untuk populasi kendaraan saat ini sehingga bisa mendapatkan banyak manfaat selain mengurangi emisi juga akan mengurangi subsidi BBM yang membenani APBN pada saat ini.

Akan lebih bijaksana bila pemerintah berpikir ulang tentang kebijakan LCE tersebut. Memang dengan kebijakan tersebut pertumbuhan pasar akan meningkat serta industri otomotif dan semua industri ikutanya akan tumbuh, namun dilain pihak kuota BBM akan jebol serta kemacetan akan semakin menjadi-jadi, seperti yang sering disampaikan, keluar garasi saja sudah kena macet akan benar-benar terjadi. Memiliki mobil memang menjadi impian banyak orang, tapi langkah bijak tentu harus diambil untuk kepentingan jangka panjang. 



Artikel Terkait:

0 komentar:

Berikan komentar dibawah ini...