19 Jan 2013

Penambahan Ruas Jalan malah menguntungkan Pengusaha Otomotif

KORAN JAKARTA - Langkah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), menyetujui rencana pembangunan enam ruas jalan tol dinilai tidak pro-transportasi umum. Pembangunan enam ruas jalan tol dituding sebagai konspirasi antara birokrat dan industri otomotif. "Kebijakan ini ada yang memiliki kepentingan politis dari pengusaha otomotif karena sebentar lagi akan keluar mobil pribadi dengan harga di bawah 100 juta," ujar Ketua Umum Organisasi Angkutan Daerah Eka Sari Lorena Surbakti, saat dihubungi Koran Jakarta, Minggu (13/1).

Eka menjelaskan setiap hari pertumbuhan kendaraan pribadi, yakni mobil, sebanyak 400 unit dan motor 1.400 unit. Untuk pertambahan 135 unit setiap harinya saja, dibutuhkan pertambahan jalan 870 kilometer. Data tersebut menunjukkan masa depan enam ruas jalan tol dalam dua tahun ke depan pasti akan macet.

Bahkan keberadaan enam ruas jalan tol mempercepat prediksi kemacetan di DKI Jakarta dan kerugian ekonomi yang luar biasa. Eka menilai pengusaha yang tidak dirugikan adanya kemacetan total adalah pengusaha papan atas, termasuk industri otomotif. Para pengusaha dengan mudah keluar dari Indonesia saat DKI mengalami macet total.

Eka mempertanyakan konsistensi Gubernur DKI Jakarta yang sejak masa kampanye mendorong kebijakan protransportasi massal. "Kebijakan prorakyat itu bangun jalan, tapi gratis. Kalau bayar itu bukan prorakyat, tapi politisasi dan keberpihakan pada pengusaha otomotif," tegas dia.

Pemangku kebijakan seharusnya meniru negara-negara maju dalam pengembangan angkutan umum. Negara-negara tersebut mempersulit warga untuk membeli mobil pribadi dengan segala persyaratan. Sementara angkutan umum dipermudah dengan bunga flat 3 persen selama 20 tahun. Eka menantang Jokowi untuk mengundang semua stakeholder, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum, pebisnis, hingga masyarakat untuk berdebat terbuka dengan data empiris mengenai efek enam ruas jalan tol.

Tambah Macet

Secara terpisah, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Bambang Susantono, menegaskan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta tidak bisa serta-merta langsung membangun jaringan jalan baru. Pemerintah daerah harus berhati-hati melaksanakan rencana penambahan jaringan jalan baru karena bisa berindikasi meningkatkan kemacetan di Ibu Kota.

"Untuk ini, kami mengimbau Pemda DKI untuk hati-hati dalam menambah jaringan jalan baru." Menurut dia, menambah jaringan jalan di tengah kota malah akan menambah kemacetan. "Begitu melihat jalan lancar, orang-orang yang tadinya menggunakan transportasi umum kembali menggunakan kendaraan pribadinya," kata dia.

Bambang mengatakan yang harus dilakukan Pemprov DKI adalah mengurangi kemacetan dengan membangun aksesibilitas fasilitas lalu lintas. Untuk mencapai tempat tujuan, warga bisa menggunakan jalan, sungai, dan moda transportasi yang tersedia. Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung, mengatakan pembangunan enam ruas jalan tol tidak berpihak pada warga.

"Enam ruas jalan tol itu kebijakan yang tepat untuk kendaraan pribadi, tapi tidak tepat untuk angkutan umum," ujar dia. Ellen mengatakan kebijakan revitalisasi angkutan umum seharusnya diikuti dengan program pembatasan kendaraan. Kebijakan enam ruas jalan tol bukan bentuk dari salah satu program pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Sebaliknya, program ini merupakan bentuk sikap pro terhadap pengusaha kendaraan pribadi. frn/mza/P-5



Artikel Terkait:

0 komentar:

Berikan komentar dibawah ini...